seranganfajar.com - JAKARTA. Pemerintah berencana untuk menghidupkan kembali Bond Stabilization Fund(BSF) guna menjaga kestabilan pasar obligasi dalam negeri di tengah fluktuasi global yang tinggi dan tekanan terhadap nilai tukar rupiah.

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menyatakan bahwa instrumen ini dibuat sebagai dana stabilisasi yang bisa dimanfaatkan untuk melakukan pembelian kembali (buyback)Surat Utang Negara (SUN) ketika tingkat pengembalian mengalami kenaikan yang terlalu besar.

Pakar Ekonomi dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, mengatakan bahwa BSF sebenarnya bukan alat yang baru. Kerangka kebijakan ini telah lama disiapkan sebagai bagian dari protokol stabilisasi pasar obligasi negara ketika tekanan di pasar meningkat tajam.

"Langkah yang kita saksikan saat ini lebih merupakan peningkatan dari upaya yang sebelumnya telah dimulai melalui penempatan dana pemerintah ke perbankan BUMN guna membantu penyerapan SBN," kata Yusuf kepada seranganfajar.com, Jumat (8/5/2026).

Menurut Yusuf, kehadiran BSF cukup efisien dalam menenangkan gejolak pasar pada periode singkat. Alat ini dinilai mampu membantu mengurangipanic selling dan memberikan ruang agar pasar obligasi menjadi lebih stabil. Namun demikian, efektivitas BSF dianggap terbatas jika tekanan pasar berasal dari masalah ekonomi dasar.

"Pada kondisi saat ini, pasar tidak hanya khawatir terhadap likuiditas, tetapi juga mengkhawatirkan risiko fiskal, beban bunga utang, serta konsistensi kebijakan. Oleh karena itu, BSF lebih sebaiknya dianggap sebagai alat untuk memperoleh waktu tambahan, bukan sebagai solusi jangka panjang," tegasnya.

Ia memperkirakan bahwa dampak positif dari BSF kemungkinan hanya akan terlihat dalam beberapa bulan mendatang. Setelah itu, pasar akan kembali mengevaluasi tingkat yield yang dianggap sesuai dengan risiko fundamental Indonesia.

Yusuf juga memperingatkan adanya kemungkinan penyimpangan harga jika pembelian SBN oleh lembaga lokal tidak sepenuhnya dilakukan sesuai dengan mekanisme pasar.

Menurutnya, yield SBN terlihat lebih stabil dibandingkan risiko yang sebenarnya terlihat di pasar.

Dalam jangka pendek keadaan ini memang bermanfaat untuk menjaga stabilitas pasar, tetapi dalam jangka menengah bisa mengurangi kemampuan pemerintah dan para investor dalam memahami tekanan yang terjadi di pasar secara menyeluruh.

Dari sudut pandang investor asing, Yusuf melihat dampak BSF yang bersifat campuran. Kehadiran dana stabilisasi memang mampu memberikan sinyal positif bahwa pemerintah siap menjaga ketahanan pasar obligasi.

Namun, keadaan tersebut juga berpotensi membuat investor asing bersikap lebih oportunis, yaitu masuk saat yield tinggi dan kemudian keluar kembali setelah intervensi pemerintah mulai mengurangi yield.

"Tanpa rencana ke luar yang jelas, BSF berpotensi hanya membuat pasar lebih tergantung pada dukungan dalam negeri," katanya.

Selain itu, Yusuf menilai dampak terhadap keuangan negara juga perlu diperhatikan. Mengingat kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) saat ini sedang dalam tekanan, terlihat dari defisit dan keseimbangan primer yang semakin melebar secara cepat.

Jika stabilisasi pasar obligasi memerlukan bantuan likuiditas tambahan secara terus-menerus, maka ruang fiskal pemerintah berisiko semakin terbatas.

"Di sini muncul paradoksnya, pemerintah mungkin perlu menambah utang guna mempertahankan stabilitas pasar utang itu sendiri," tambahnya.

Yusuf menuturkan, koordinasi antara pemerintah dan Bank Indonesia (BI) sangat krusial dalam pelaksanaan BSF. Secara resmi, BI tetap menjalankan tugasnya melalui instrumen moneter seperti operasi pasar dan stabilisasi nilai rupiah, sementara BSF bergerak melalui jalur fiskal dan lembaga keuangan lokal. Namun, dari sudut pandang pasar, kedua kebijakan tersebut akan dianggap sebagai satu kesatuan kebijakan yang saling terkait.

"Jika komunikasi tidak sejalan, justru dapat menimbulkan kebingungan dan meningkatkan premi risiko," tutup Yusuf.